11 Maret 2019   20:33 WIB

Polres Blora Amankan Aksi Damai Warga Kecamatan Cepu

Polres Blora Amankan Aksi Damai Warga Kecamatan Cepu

Polres Blora Amankan Aksi Damai Warga Kecamatan Cepu

Cepu, - Aksi damai ribuan warga Desa Wonorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah berlangsung  aman dan kondusif dengan pengawalan dan pengamanan ketat dan mengedepankan humanis dari personel gabungan Polri, TNI dan Satpol PP.

Kapolres Blora AKBP Antonius Anang Tri Kuswindarto bersama jajaran dan anggotanya turun langsung menjaga keamanan di simpang empat traffigt light Desa Wonorejo, Cepu, Senin (11/3/2019).

Dua jam sebelum pengamanan aksi damai, ratusan personel gabungan tersebut menggelar apel di halaman Mapolsek Cepu dipimpin oleh Kapolres Blora AKBP Antonius Anang.

Dalam arahanya, Kapolres Blora menekankan bahwa dalam pelaksanaan tugas agar dilaksanakan sesuai dengan Standart Operational Prosedur yang ada, dan harus tegas namun tetap juga sikap humanis.

“Kami tidak mau under estimate dengan situasi yang ada. Kami kerahkan 222 personel Polri dan dibantu juga oleh anggota TNI, dan Satpol PP untuk mengamankan aksi damai warga Wonorejo agar berjalan lancar," katanya.

Usai apel dilanjutkan dengan TFG (Tactical Floor Game) dan ploting anggota yang disampaikan oleh Kabag Ops Kompol Zuwono, S.E, M.Si.

Kompol Zuwono menyampaikan anggota agar segera menempati ploting dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Sementara, dalam cuaca panas tidak menyurutkan aksi yang diikuti kurang lebih 1.000 warga Wonorejo. Diawali dari lorong dengan berjalan kaki membawa poster dan spanduk tuntutan mereka, dan berkumpul jadi satu di simpang empat Wonorejo untuk bersama menyampaikan aspirasi.

Sedangkan dari kepolisian memberi  air minum kepada peserta aksi supaya suasana menjadi sejuk dan damai.

Aksi yang berlangsung sekitar 2,5 jam ini berlangsung aman, dan tertib, tanpa mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Meskipun kegiatan dilaksanakan di perempatan jalan, namun arus lalu lintas tetap lancar dengan pengamanan dan pengaturan dari aparat Kepolisian.

Suwarto, salah seorang pengguna jalan yang melintas mengaku sempat kaget melihat aksi di jalan tersebut, namun mengaku lega karena arus lalu lintas tetap lancar dengan pengaturan dari Kepolisian.

Sementara itu, salah satu koordinator aksi damai bapak Harpono mengucapkan terimakasih kepada aparat Kepolisian, TNI dan Satpol PP yang telah mengamanakan aksi dari awal sampai akhir.

"Kami ucapkan terimakasih kepada aparat yang telah mengawal dan mengamankan jalan nya aksi, semoga mendapat respon yang baik dari Pemerintah, dan keinginan warga dapat terpenuhi," ujar Harpono.

Harpono menjelaskan, aksi diikuti warga dari 4 Desa, yakni Desa Sarirejo, Wonorejo, Tegalrejo dan Jatirejo Kecamatan Cepu, Blora. Mereka menuntut agar Pemerintah Kabupaten Blora segera menerbitkan sertifikat tanah hak milik (SHM) warga.

"Tuntutan warga untuk memproses sertifikat tanah. Karena kita sudah menempati mulai tahun 45. Mulai nenek moyang kita, sudah turun temurun. Saya sendiri sudah 21 tahun menjadi ketua RT di dukuh Wonorejo, jadi sudah paham semua," kata Harpono dalam orasinya.

Ia mengakui, pada tahun 2013 lalu sempat dilakukan pengukuran tanah dan proses sertifikasi tanah. Namun, belakangan diketahui warga bahwa sertifikat tersebut telah keluar dan bukan atas nama warga, melainkan atas nama pemerintah Kabupaten Blora.

"Kita tunggu 7 tahun tidak ada penjelasan, namun kemarin saya baru lihat kalau sejak 2013 sertifikat keluar atas nama Pemda. Kami tidak tahu, kami merasa dibohongi oleh pemerintah," terangnya.

"Kita beri waktu satu minggu, untuk pemkab menerbitkan sertifikat kami. Kalau tidak direalisasikan kami akan demo ke Blora secara bergelombang. Dan akan melanjutkan aksi kami ke Jakarta untuk melaporkan ke Presiden," lanjutnya.

Muhammad Husein, salah satu tokoh agama Desa Wonorejo menyebut, warga sudah berulang kali mengajukan pembuatan sertifikat namun selalu ditolak oleh pihak BPN.

"Peraturan pemerintah nomor tahun 97 nomor 24 menyebutkan seseorang yang mendiami wilayah selama 20 tahun dan tidak ada gugatan dari warga maupun adat, maka kita bisa melegalitaskannya. Itu yang jadi pegangan kita," katanya. 


Info